Program Kerja Pengurus PGRI Kabupaten Jembrana 2021

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja menjadi komponen penting bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Begitu juga dengan Organisasi PGRI Kabupaten Jembrana masa Kepengurusan Periode XXII Tahun 2020-2024 yang dilantik melalui Konferensi Kabupaten. Pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 Pengurus membuat suatu trobosan awal dengan melakukan konsolidasi internal dan eksternal, pendataan anggota aktif, dan penyerapan aspirasi anggota tentang masalah, harapan dan tantangan yang dihadapi guna manjaga eksistensi organisasi. Dalam mencapai program kerja atau agenda kegiatan sudah pasti ada kendala/permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Kewajiban Anggota PGRI

Tidak singkronnya data anggota yang ada di pusat dengan kondisi riil anggota di lapangan (Kabupaten Jembrana). Data pusat jumlah anggota sebanyak 3.425 orang, sedangkan data kabupaten sampai dengan bulan Pebruari sebanyak 1.527 orang yang aktif dan sisanya sebanyak 1.898 orang sudah tidak aktif disebabkan karena pensiun, meninggal dunia, dan tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. Tidak singkronnya data pusat dengan kabupaten menyebabkan iuran yang diterima PGRI Kabupaten tidak sesuai dengan iuran yang dibayarkan ke PGRI Provinsi dan Pusat. Untuk mengatasi masalah ini Usaha yang dilakukan PGRI Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan validasi data ke pusat data di kepengurusan pusat (provinsi dan nasional).

2. Iuran Keuangan

Sesuai dengan AD/ART salah satu kewajiban seorang anggota PGRI adalah membayar iuran wajib sebesar Rp. 6.000 dengan perincian 10% ke PGRI Pusat, 20% ke PGRI Provinsi, 30% ke PGRI Kabupaten dan 40% PGRI Kecamatan dan ranting. Jika ada anggota yang membayar lebih dari ketentuan yang ada karena disesuaikan dengan keputusan masing-masing cabang. Akibat kurang validnya data anggota yang ada di pusat dengan cabang, berpengaruh terhadap jumlah iuran wajib yang diterima.

Selain membayar iuran wajib anggota PGRI Kabupaten Jembrana juga membayar iuran DBKP (Dana Bantuan Kematian dan Pensiun). DBKP merupakan salah satu anak lembaga dari PGRI. DBKP bertujuan untuk membantu anggota PGRI yang sudah pensiun dan meninggal semasa aktif sebagai anggota. Permasalahan sekarang adalah jumlah anggota yang pensiun dan menerima DBKP dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah anggota. Sehingga kondisi iuaran DBKP terjadi Minus. Beberapa opsi solusi yang ditawarkan kepada anggota untuk mengatasi minusnya anggaran DBKP, yaitu:

• Menaikan iuran secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai dengan data anggota yang pensiun tiap bulan belum termasuk yang meninggal semasih aktif sebagai anggota
• Untuk menutupi saldo minus, Pengurus berupaya mengaktifkan kegiatan kerjasama dan pengembangan usaha salah satunya melalui pengadaan kain endek.
• Mengintensifkan peran ranting untuk mendata anggota yang sudah memiliki NPA /sudah masuk sebagai anggota PGRI tetapi belum mengikuti kewajiban membayar iuran.
• Pembayaran iuran sekalian dalam 1 tahun berjalan pada saat penerimaan sertifikasi triwulan pertama.
• Menurunkan nilai santunan DBKP menjadi Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) 
• Membekukan anak lembaga DBKP dengan membagi utang bersama dengan anggota aktif.
• Jika DBKP tetap dijalankan maka kekurangan sebesar Rp. 140.505.000 dibagi seluruh anggota maka masing-masing anggota dalam waktu singkat mensubsidi sebesar Rp. 90.675,00, sedangkan kalau setiap kain endek yang dijual kepada setiap sekolah dan dibeli oleh 2631 guru di Kabupaten jembrana maka diperlukan kenaikan harga Rp. 40.195,-. Anggota tinggal memilih untuk mensubsidi atau melakukan usaha penjualan kain endek.

3. Perjuangan 

Dalam rangka memperjuangkan anggota, Pengurus PGRI Kabupaten Jembrana dan Ketua Cabang telah melakukan audensi dengan pihak terkait, tepatnya dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan menyampaikan permasalahan pemotongan pajak sertifikasi dan penundaan pembayaran sertifikasi guru di bulan Desember. Pada tanggal 10 Pebruari 2021 menyampaikan aspirasi terkait dengan insentif, lauk pauk dan tunjangan kepala sekolah/pengawas kepada Wakil Bupati terpilih dan dilanjutkan pada tanggal 13 Pebruari 2021 kepada Bupati terpilih. Hasilnya Pengurus PGRI Kabupaten diminta mendata jumlah guru yang ada di Jembrana dari TK sampai dengan SMA/SMK. Begitu juga upaya pengurus mencari regulasi ke Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan pemberian insentif. Disamping itu PGRI Kabupaten Jembrana sedang merancang kegiatan untuk diajukan dalam proposal ke pemerintah daerah Kabupaten Jembrana agar mendapat bantuan rutin seperti Pramuka , PMR dan Korpri.

PGRI juga ikut dalam penyusunan renstra tahun 2022 dalam forum OPD Dikpora Kabupaten Jembrana dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

• Pemerataan tenaga Pendidik termasuk pengangkatan tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan guru dan mengusulkan 949 guru dengan PPPK. 
• Kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas untuk mendapatkan lauk pauk, insentif, tunjangan, termasuk guru kontrak agar dibayar sesuai UMK .
• PGRI akan diberikan dana ibah untuk peningkatan kompetensi anggota dalam bentuk diklat/bimtek/workshop/seminar. 
• Pemberian sepeda motor untuk pengawas dalam melakukan supervisi ke pelosok desa 
• Segera dilakukan diklat cakep agar tidak lagi ada Plt. Kepala sekolah. 

4. Profesi 

PGRI sebagai Organisasi Profesi di masa Pandemi ini PGRI Kabupaten Jembrana sudah merencanakan melakukan BIMTEK Guru untuk menjawab masalah guru dalam pembelajaran jarak jauh yang rencananya dilaksanakan tanggal 22 s.d 25 Februari 2021. Atas saran dari Kepala Dinas dikpora Kabupaten Jembrana agar kegiatan ini ditunda sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Begitu juga PGRI berkeinginan membuat Channel Youtube PGRI untuk menyiapkan video pembelajaran buatan guru jembrana yang dapat digunakan minimal oleh siswa di Kabupaten Jembrana.

Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada surat berikut!

Semoga Seluruh Pengurus dan Anggota PGRI mampu menemukan solusi terbaik dalam menghadapi semua masalah yang ada.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi tambahan informasi bagi anggota PGRI di Kecamatan Mendoyo.

Penulis:I Made Sinarbawa

Editor: I Wayan Ardika